LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi publik yang merupakan kewajiban setiap Badan Publik menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi. Bagi Ditjen Bimas Buddha Kemenag RI, keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah.

​

Ketebukaan informasi publik tidak hanya sekadar memberikan informasi kepada masyarakat, namun berkaitan erat dalam hal pertanggungjawaban kinerja serta mampu menangkal berita bohong (hoaks).

 

Berikut adalah regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. (lihat)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. (lihat)

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. (lihat)

4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. (lihat)

 

Regulasi ini memberikan jaminan kepada rakyat memperoleh informasi publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada tingkat pelibatan selama proses pengambilan keputusan publik.

 

Sarana platform system digitalisasi yang terpadu dengan data terintegrasi merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan menghadapi era digitalisasi yang terus berkembang. Platform “Portal Data Ditjen Bimas Buddha Versi 2.0” merupakan media poros (one gate system) dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sarana pendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya yang dapat digunakan semua pihak yang berkepentingan.

 

Sumber: (1) (2)